Koruptor, Buah Simalakama Sang Presiden

Genderang perang melawan korupsi di era Sukarno nyaris luput dari sorotan. Mata kebanyakan orang lebih tertuju pada situasi politik pada masa Sukarno yang kerap dihantam gelombang pasang dan surut. Di tengah kegaduhan politik pada saat itu, Sukarno ternyata didera kegelisahan soal kian mengguritanya pejabat yang korup. Pemerintah lewat Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo menerbitkan surat keputusan bernomor 728/M.K tanggal 8 Oktober 1955, mendesak pemberantasan korupsi dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang ada. Keseriusan Sukarno itu ditunjukkan dengan membentuk lembaga pemberantasan korupsi dengan memperbaiki peraturan yang ada. Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi menunjuk Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan A.H. Nasution, Prof. M. Yamin, serta Roeslan Abdulgani untuk memimpin lembaga yang bernama Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara). Mereka bertugas untuk memeriksa harta kekayaan para pejabat. Perjuangan mereka tak semudah mengedipkan mata, banyak pejabat yang menolak diperiksa. Memang diakui, kala itu, kekuatan politik Sukarno sangat kuat ditambah masih lemahnya peran aparat hukum menyebabkan lembaga ini tak bertaring sama sekali. Terbukti, banyak pejabat yang diduga korup memilih melaporkan langsung kepada Presiden dan memasang jurus silat lidah di depan Presiden.

Dalam kasus ini, Sukarno belum terbukti bertangan besi dalam menjebloskan para koruptor. Gerah dengan kegagalan lembaga anti-korupsi yang dibentuknya, Sukarno memutuskan untuk mencanangkan gerakan anti-korupsi pada tahun 1963. Putra sang Fajar ini kembali menunjuk A.H. Nasution untuk mempimpin gerakan yang dinamai Operasi Budhi. Operasi yang bertujuan untuk mengusut para pejabat yang korup hingga menyeretnya ke pengadilan. Dalam menjalankan tugas, A.H. Nasution yang dibantu oleh Wiryono Prodjokusumo gencar membongkar perusahaan-perusahaan negara yang terindikasi korup. Salah seorang petinggi Permina berhasil diseret, namun ia meminta untuk dihadapkan langsung kepada Sukarno. Di hadapan Sukarno, ia membantah melakukan praktik korupsi dan meminta agar ditugaskan di luar negeri karena nama baiknya di dalam negeri tercemar akibat sangkaan koruptor yang melekat kepadanya. Permintaan tersebut dikabulkan Sukarno. Begitulah yang terjadi, sang Proklamator sepertinya kesulitan untuk menghukum kawan-kawan politiknya. Meski berlangsung tersendat-sendat, Operasi Budhi setidaknya mampu menyelamatkan keuangan negara hingga Rp11 miliar. Angka yang cukup banyak pada zaman itu. Sayangnya, keberadaan Operasi Budhi tak berumur panjang. Di saat A.H. Nasution tengah mengendus indikasi adanya aksi “tikus negara” dalam internal pemerintahan Sukarno, sang Presiden justru merasa terusik. Alhasil, ia mengumumkan pembubaran Operasi Budhi dan menyatakan diri sebagai pemimpin pemberantasan korupsi dengan membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi.

Dengan demikian, sudah tercatat dalam sejarah, tumpulnya pemberantasan korupsi dalam panggung politik dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan. Lidah Sukarno kelu ketika dihadapkan pada buah simalakama—menjatuhkan hukuman kepada kawan sendiri yang memiliki peran sebagai pendukung jalannya sebagai Panglima Revolusi. Lantas pertanyaannya, mengapa Sukarno tebang pilih dan membiarkan segelintir maling merampas uang rakyat? Apakah Sukarno menerima suap dari kawan-kawannya? Pertanyaan tersebut setidaknya bisa dijawab dengan mengutip fakta-fakta yang ada dalam buku Tembak Bung Karno Rugi 30 Sen yang ditulis Walentina Waluyanti de Jonge.
Di akhir kekuasaannya, tatkala dipaksa meninggalkan istana, ia tidak turut membawa serta kemeja-kemeja Arrow favoritnya, arloji Rolex, dan benda berharga lainnya. Uang dolar, batu permata, emas, semua ditinggalkan begitu saja. Maulwi Saelan, mantan ajudan Bung Karno menulis di dalam bukunya bahwa Guntur, putra Bung Karno, harus kecewa, antena TV sudah digulung, tapi ayahnya melarang keras membawa TV dan radio dari istana. Menurut kesaksian Sogol Djauhari Abdul Muchid—anggota Detasemen Kawal Pribadi/DKP, Bung Karno meninggalkan istana sebelum 16 Agustus 1967, dengan hanya berkaos oblong cap cabe, celana piama krem dan bersandal merek Bata yang sudah usang. Hanya satu benda yang dibawa Bung Karno ketika meninggalkan istana. Tak lain, tak bukan, adalah bendera pusaka hasil jahitan tangan istrinya, Fatmawati.

Jelas tersurat bahwa, Sukarno lengser tanpa membawa harta yang berlimpah ruah layaknya lazimnya penguasa. Bahkan setelah ia meninggal, putra-putrinya hidup dalam keterbatasan. Sosok Sukarno hingga sekarang bersih dari tuduhan pencuri uang rakyat. Rezim Soeharto menghujamkan stempel pro-komunis kepada dirinya dan para loyalis Sukarno, bukan stempel sebagai koruptor! Menyatukan ideologi demi membangun dan mengibarkan nama Indonesia adalah cita-cita Sukarno. Ia mengajak rakyat untuk bekerja keras mengangkat martabat Indonesia di panggung internasional. Indonesia yang disegani karena keluhuran budi dan kekuatannya bukan dicibir karena borok-boroknya.