KURIKULUM DAN UJIAN NASIONAL DI INDONESIA

“Ujian Nasional” adalah istilah yang sampai tahun lalu menjadi momok bagi para siswa di Indonesia. Bahkan pada tahun 2014, beberapa siswi SMP dan SMA/SMK memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat merasa tertekan menghadapi Ujian Nasional. Kejadian yang paling ironis menimpa salah seorang siswi sebuah SMKN di Muaro Jambi pada tahun 2010. Ia merupakan peraih skor tertinggi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun ketika mendapati bahwa ia tidak lulus pada mata pelajaran Matematika, ia sangat terpukul dan langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Permasalahan seputar Ujian Nasional tidak berhenti sampai di situ saja. Permasalahan itu tidak hanya dihadapi oleh para siswa, tetapi juga oleh pihak penyelenggara. Dari proses pembuatan soal saja, sudah mengundang pro dan kontra. Adanya perbedaan standar kurikulum di tiap daerah pun selalu saja memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Misalnya kita membandingkan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur, sedangkan materi dan soal pelajaran dibuat di wilayah Indonesia Barat. Tentu saja hal ini akan membuat sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa lebih cepat mendapatkan buku penunjang pelajaran daripada yang ada di wilayah Indonesia Timur.

Berbagai kendala yang harus dihadapi pemerintah pusat dalam proses pengiriman buku-buku pelajaran ke wilayah Indonesia Timur tersebut tentu akan menghambat proses belajar-mengajar di sana hingga. Dan akhirnya, mereka pun sulit mengejar ketertinggalan materi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkali-kali mencoba untuk mencari solusi agar pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Perubahan kurikulum pun dijadikan sebagai salah satu solusi oleh Mendikbud kala itu—Muhammad Nuh, yakni perubahan Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013.

Namun ternyata solusi perubahan kurikulum tersebut belum mampu menjadi sebuah solusi yang mencerahkan, bahkan malah cenderung menggelisahkan dan membingungkan para guru dan siswa karena sosialisasi dari pemerintah pusat dirasa kurang optimal. Pengiriman buku pelajaran yang tidak tepat waktu dan bentuk pengajaran yang sedikit berbeda pun cukup mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah. Perubahan kurikulum tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra yang cukup hebat.

Hingga pergantian pemerintahan ke Kabinet Kerja pun, permasalahan kurikulum masih terus menjadi pro dan kontra. Di tangan Anies Baswedan, akhirnya diberlakukan dua macam kurikulum—Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Secara resmi, kurikulum yang berlaku saat ini dikembalikan ke Kurikulum 2006. Namun, bagi sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/2014 (sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah) tetap menggunakan Kurikulum 2013 sebagai sekolah-sekolah percontohan. Selain itu, pemberlakuan Kurikulum 2013 di beberapa sekolah tersebut juga dimaksudkan untuk mencari letak permasalahan dan melakukan pembenahan atas Kurikulum 2013 yang secara konsep sangat bagus namun masih dianggap perlu beberapa pembenahan.

anies baswedan

Selain melakukan pembenahan kurikulum, Mendikbud Anies Baswedan juga melakukan perubahan atas Ujian Nasional tingkat SMP/MTs dan SMA/MA—sedikit berbeda dengan pendahulunya (Muhammad Nuh) yang menghapuskan Ujian Nasional dan menggantinya dengan Ujian Sekolah untuk tingkat SD/MI yang sudah diberlakukan sejak tahun ajaran 2013/2014. Saat itu, banyak pihak yang tidak setuju apabila pembelajaran selama 6 tahun di SD/MI hanya dinilai dari satu kali ujian.
Secara prinsip, Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA tetap diberlakukan. Hanya saja tujuannya yang sedikit berubah. Jika dulu nilai Ujian Nasional menjadi syarat kelulusan, kini hal tersebut sudah tidak berlaku. Ujian Nasional hanya akan digunakan sebagai indikator pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya keputusan Mendikbud tersebut, para orangtua dan siswa dapat sedikit berlega hati. Namun, jangan sampai hal itu membuat para siswa menyepelekan Ujian Nasional karena nilai Ujian Nasional tetap akan digunakan sebagai salah satu variabel yang menentukan ketika mendaftar di jenjang pendidikan berikutnya.
Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama—atau yang kerap disapa Ahok, saat usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di SMP 65 dan SMA 80, Sunter, Jakarta Utara, Senin (4/5/2015) pun berkomentar, “Saya juga lihat anak-anak tidak stres seperti dulu dan saya kira memang yang menilai itu kepala sekolah dan guru-guru karena mereka yang lebih tahu. Saya juga dulu protes soal UN. Kalau kelulusan hanya pakai nilai UN, lebih baik siswa enggak usah sekolah, belajar di rumah saja.”
Selain itu, Ahok juga menilai bahwa guru dan kepala sekolah lah yang lebih mengetahui siswa mana yang nakal dan yang tekun belajar. Karenanya, kapabilitas siswa harus dinilai dari berbagai aspek sejak mereka mulai menuntut ilmu di sekolah tersebut sampai selesai.
Semoga, pendidikan di Indonesia kian hari semakin baik. Salam ….