PILKADA SERENTAK, PARPOL BERSENGKETA MENCARI JALAN PINTAS

Banyak jalan menuju Roma! Gagal membujuk KPU untuk mengubah peraturan terkait Pilkada serentak tahun 2015, para wakil rakyat tak kurang akal. Panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI kompak ajukan revisi Undang-undang tentang Pilkada yang menjadi rujukan peraturan KPU. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin menjelaskan bahwa DPR sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Keputusan yang digalang Komisi II DPR tersebut lahir karena dalam rapat pimpinan DPR, komisi II, KPU, dan Kemendagri yang digelar pada Senin 4 Mei 2015 terjadi deadlock. DPR menekan KPU agar KPU berpegang pada keputusan pengadilan yang terakhir jikalau islah parpol yang bersengketa tidak tercapai sampai pada pendaftaran Pilkada 26–28 Juli 2015. Sudah bukan berita baru lagi, kengototan DPR itu berawal dari perpecahan yang berkecamuk dalam tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Masing-masing kubu dalam partai yang bersengketa mengklaim, mereka adalah yang sah di mata hukum.

KPU tetap gigih pada pendiriannya. Apabila PPP dan Golkar tidak bisa membangun rekonsiliasi di internal partai, sudah dipastikan, dengan peraturan KPU, kedua Parpol tersebut terancam jadi penonton dalam Pilkada 2015. Bagi parpol, absen dalam Pilkada tentu saja menjadi sebuah bencana yang berpotensi merontokkan keberlangsungan parpol. Dengan mendulang suara di daerah, parpol memiliki wewenang dalam membuat kebijakan serta terlibat dalam realisasi proyek-proyek di daerah yang sejatinya berperan sebagai pengawas proyek agar proyek-proyek tersebut sejalan dengan aspirasi rakyat. Dengan menunjukkan kiprahnya di daerah, parpol pun mendapat legitimasi dari akar rumput dan terbuka kesempatan untuk unjuk kekuatan dalam percaturan politik dan kekuasaan di tingkat nasional.

Permasalahannya adalah proses revisi Undang-Undang tentang Pilkada dan Parpol tersebut akan digodog dalam waktu teramat singkat dan dibuat ketika parpol yang bersengketa itu belum menemukan kemufakatan untuk berdamai. Apakah aspirasi kubu-kubu yang bersengketa tersebut benar-benar bisa tertampung di dalam undang-undang yang direvisi tersebut? Apakah revisi undang-undang tersebut bisa menjadi penyemangat atau motivator bagi rekonsiliasi partai ataukah hanya akan menjadi legitimasi salah satu kubu saja? Dan, apakah revisi undang-undang tersebut bisa menjamin bahwa parpol yang bersengketa dan parpol yang lain bisa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan? Pertanyaan-pertanyaan itu sangatlah wajar muncul ke permukaan karena kubu status quo masih mendominasi suara di ruang wakil rakyat.

Kesangsian apakah parpol yang bersengketa tersebut akan mengakhiri perseteruan dengan saling berjabat tangan dan duduk bersama pun menyeruak, begitu pasal yang mendapat perhatian mereka adalah pasal yang mengatur tentang partai yang berselisih. Sedangkan KPU tetap berpegang pada prinsip, tidak akan meloloskan dualitas kepengurusan dalam parpol. Rencananya, pimpinan DPR akan segera berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait revisi kedua undang-undang tersebut. Bagi DPR, revisi menjadi jalan pintas; di pihak KPU, secara tak langsung, revisi undang-undang tersebut menyeret KPU ke pusaran konflik Parpol yang bersengketa karena KPU akhirnya bersedia mengakomodasi revisi undang-undang tersebut; sedangkan pemerintah, dalam hal ini, Kemenkumham, menjadi sasaran tembak partai-partai yang bersengketa karena kebetulan partai-partai tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Beberapa kali DPR sudah merevisi kedua undang-undang tersebut dalam waktu yang berdekatan. Bagaimana pun juga, fakta tersebut mengundang keganjilan. Terlebih lagi, revisi undang-undang juga menyedot anggaran APBN. Dengan menyimak tingkah laku wakil rakyat seperti itu, masyarakat sekarang pastinya sudah cerdas dalam mencerna peristiwa yang terjadi. Apakah wakil rakyat benar-benar merepresentasikan suara dan memperjuangkan nasib rakyat? Ataukah wakil rakyat menggunakan baju rakyat semata mengambil keuntungan?